BABARNEWS.COM MUNTOK — Hingga tahun 2019 ini ada 7.000 perserta BPJS Mandiri di Kabupaten Bangka Barat tidak menunggak pembayarannya.
Hal tersebut diungkap Ketua DPRD Samsir saat berbincang dengan awak media pada Kamis (28/8) pagi.
“Sebanyak 7.000 perserta BPJS Mandiri di Bangka Barat sekarang ini menunggak. Dan ini semestinya Pemda kita harus tanggap dan harus di imigrasikan atau ditanggung oleh Pemda Babar,” ungkap Samsir.
Pemda Bangka Barat diminta untuk memasukan kepersertaan BPJS Mandiri yang menunggak tersebut, agar di masukkan sebagai kepersertaan jaminan kesehatannya yang di tanggung pemerintah daerah.
“Anggaran sementara atau KUA PPAS untuk tahun 2020 sudah kita sepakati dan kita setujui, tahun depan 45 ribu jiwa masyarakat di Babar akan mendapatkan jaminan kesehatan. Kita minta perserta BPJS Mandiri yang menunggak tadi dimasukan juga, ” pinta Samsir.
Apa bedanya, yang 7000 itu juga masyarakat Bangka Barat dan berhak untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan yang sama.
“Oleh karena itu, kami akan kawal terkait hal ini,” tegas salah satu politisi PKS Babar Samsir dihadapan para awak media. Kamis (28/8) pagi.
Samsir menambahkan, terkait Jamkesmas Babar yang sudah disepakati antara DPRD dan Pemda Babar yang dianggarkan di APBD Kabupaten Bangka Barat TA 2020, sebesar Rp 15 milyar
“DPRD sudah menyetujui Rp 15 milyar, dengan asumsi membiayi Rp 45 ribu masyarakat di Babar. Nanti akan kamk tanyakan kepada Dinkes, Rp 45 ribu yang akan menerima ini kriterianya apa saja. Kenapa ini penting kita pertanyakan, jangan sampai orang kaya juga dimasukan, keinginan kita bukan hanya Rp 45 ribu, tapi seluruh masyarakat Babar ini mendapat jaminan kesehatan,” pungkas Samsir.(red)
Comment