BABARNEWS.COM KELAPA — Pemda Bangka Barat diharapkan bisa menangkap signal dan kembali mengurus usulan tentang Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kelapa.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bong Ming Ming kepada babarnews.com, Rabu (18/12/2019).
“Baru-baru ini (Senin 16 Desember lalu) Pemda Bangka Barat, dikunjungi Anggota DPD RI, dalam hal ini mantan Bupati Bangka Barat Ustad H Zuhri M Syazali bersama Anggota DPD RI Darmansah Husin (mantan Bupati Belitung) dalam acara resesnya.
Dikatakan Ming Ming, ada hal menarik yang disampaikan Ustad Zuhri saat resesnya, melaui pertemuan dengan para pejabat di Pemda Bangka Barat.
Ustad Zuhri sempat mengangkat kembali wacana bagaimana pentingnya Bangka Barat harus memiliki RSP yang seyogyanya dulu pernah akan dibangun di daerah kelapa, yang mana semua proses pada waktu itu sudah dilalui, bahkan dana pusat dan dana daba dari provinsi pun sudah akan turun pada awal tahun 2016.
Namun, sangat disayangkan pada waktu itu, dana tersebut ditolak oleh Kabupaten Bangka Barat, karena hal (RSP) itu dianggap tidak penting.
“Ditolak oleh Pemda Bangka Barat pada waktu itu, sehingga pada waktu RSP langsung dialihkan ke kabupaten lain,” ungkap Ming Ming.
Hal ini sangat disayangkan, padahal mulai dari pembangunan dan sampai peralatannya difasilitasi oleh dana APBN dan APBD provinsi.
“Pada waktu itu kami sempat menanyakan ke dinas kesehatan provinsi di ruang komisi 4, oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi disampaikan bahwa ditolak oleh pihak Kabupaten Bangka Barat,” jelas Ming Ming.
Padahal sama-sama diketahui, bahwa RSP itu akan sangat membantu terutama untuk masyarakat Kecamatan Kelapa, Tempilang dan sekitarnya, karena daerah ini jaraknya sangat jauh dari RSUD Sejiran Setason di Muntok.
“Menyikapi hal ini, kami dulu waktu itu masih masih dikomisi 4 sudah pernah beberapa kali meneriakan soal pentingnya RSP di Kelapa, baik di ruang komisi maupun di media masa, bahwa betapa pentingnya RSP itu, karena akan sangat membantu terutama bagi pasien-pasien yang dari kecamatan Kelapa dan Tempilang,” jelas Ming Ming.
Ming Ming berharap, semoga dengan kepemimpinan Pak Markus (Bupati Bangka Barat) ini, bisa menangkap signal dan agar segera mengurus lagi RSP tersebut ke pusat, mumpung kita ada beberapa perwakilan DPD RI bahkan DPR RI dari Bangka Barat.
“Tentu kami dari pihak provinsi pun akan memperjuangkan dana DABA dari provinsi untuk itu (RSP),” harapnya.
Sebelumnya, Sekcam Kelapa Nusiawati mengungkapkan, dalam perencanaan tata kelola Hutan Larang Kelapa, sudah di plot lahan seluas 20 hektar untuk areal perkantoran.
“20 hektar itu, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan rencana pembangunan rumah sakit,” kata Nusiawati, dalam pembahasan tentang Perencanaan Tata Kelola Hutan Larang Kelapa beberapa waktu lalu.
Anggota DPD RI Ustad Zuhri, sebelumnya juga angkat bicara soal RSP di Kelapa.
Menurutnya, RSP di Kelapa sangat-sangat perlu didukung dan di realisasikan.
“Mengenai pembangunan RSP di Kelapa, saya melihat bahwa rencana pembangunan RSP di Kabupaten Bangka Barat khususnya di Kecamatan Kelapa, itu sangat-sangat strategis sekali, sangat perlu untuk didukung dan direalisasikan,” tandasnya.
Zuhri mengemukakan, hasil kajian dan studi kelayakan (tentang rencana pembangunan RSP Kelapa) yang ada, itu merekomendasikan adanya rumah sakit umum (RSU) Kelas D Pratama sampai dengan RSU Kelas D di Kelapa, dalam rangka untuk meningkatkan akses jarak dan waktu tempuh yang lebih pendek dan singkat, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan gawat darurat.
“Saya melihat, ini perlu menjadi perhatian dan menjadi fokus bagi Pemda Bangka Barat saat ini, karena keberadaan rumah sakit tersebut, sangat dibutuhkan masyarakat Kelapa dan sekitarnya, yang saat ini khususnya Kelapa-Tempilang untuk menuju ke Muntok (RSUD Muntok) menempuh jarak lumayan jauh, hingga ke Pangkalpinang,” tandas Zuhri.(*)
Comment