BABARNEWS.COM MUNTOK — Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dari fraksi PKS Samsir mengkritisi kinerja Pemerintah Daerah Bangka Barat.
Menurut Samsir, Pemda Bangka Barat terkesan lamban menyelesaikan persoalan jaminan kesehatan masyarakat Bangka Barat.
Padahal, dikatakan Samsir sejak tahun 2019 lalu DPRD Kabupaten Bangka Barat sudah pernah merekomendasikan agar Pemda Babar melalui OPD terkait untuk mengkonsuktasikan terkait data penerima iuran jaminan kesehatan PBI APBN.
“Persoalan iuran jaminan kesehatan PBI melalui APBN ini, tahun 2019 lalu sudah kami usulkan kepada Pemda Babar agar di tindaklanjuti ke pemerintah pusat. Terutama, data penerima PBI APBN, “tulis Samsir melalui pesan Washapp yang diterima Babarnews.com. Sabtu (22/2/2020) pagi.
Ia menjelaskan persoalan iuran jaminan kesehatan PBI baik yang di danai oleh APBD maupun APBN, menjadi agenda prioritas DPRD Kabupaten Bangka Barat sejak ia masih menjabat sebagai Ketua DPRD Bangka Barat menggantikan almarhum Hendra Kurniady.
“Semasa saya menjadi Ketua DPRD menggantikan almarhum Hendra Kurniadi, barang ini sudah kami dalam hal ini DPRD rekomendasikan ke Pemda Babar. Sudah satu tahun lalu sudah diusulkan. “Jadi, kami menilai kinerja Pemda Babar dibawah kepemimpinan Markus sangat lamban menyikapi kurangnya kouta PBI APBN, “sebutnya.
Bahkan untuk memperjuangkan persoalan iuran jaminan kesehatan masyarakat Bangka Barat, selaku Ketua DPRD Babar pada waktu itu, dirinya tidak hanya sebatas menyarankan Pemda. Melainkan, menstresing Pemda Babar melalui OPD terkait.
“Bahkan saya stresing pemda dinas terkait yaitu
Dinas Sosial dan Pemdes dan Dinkes bahkan saya pun langsung menstresing Bupati saat pembahasan Nota Keuangan untuk tahun 2020 tahun yang lalu dalam pembahasan kuota 40.000 masyarakat yang akan menerima PBI BPJS APBD Babar, “kata dia.
“Saat itu saya katakan “KEJAR” yang masih 12 ribu, bahkan tambahkan bila memungkin karena setiap masyarakat yang kurang mampu dijamin kesehatannyan oleh pemerintah pusat melalui PBI APBN karena itu adalah hak mereka tapi sepertinya pemda bungkam, “sesal Samsir.
Sementara itu, dikutip dari salah satu media online beberapa hari yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini melalui Bupati Markus mengusulkan kepasa Menteri Sosial agar kouta penerima jaminan kesehatan PBI APBN untuk di tambah.
Didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan dr Hendra, Markus mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 2.983 jiwa masyarakat kurang mampu di Bangkq Barat dan belum menerima iuran jaminan kesehatan PBI APBN.
Usulan tersebut pun disambut positif oleh Menteri Sosial RI Juliari Batubara saat menerima kunjungan rombongan Bupati Bangka Barat Markus.
Menteri Sosial pun menyarakan agar Pemda Bangka Barat segera menyampaikan proposal usulan tambahan kouta penerima PBI APBN untuk di pelajari lebih lanjut.(red)
Comment